Jl. Tanah Baru Raya Gg. Anggrek No.80 Rt.002/Rw.005 Tanah Baru,Telp(021)292-08974,Hp (0812-1272-8678) Beji-Depok-16426

homeschoolingalamdepok@gmail.com

Berita

Uji Publik Rancangan Perubahan Permendikbud Nomor 129 tahun 2014 Membuka Wacana Sekolahrumah Menjadi Satuan Pendidikan Tersendiri

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya melakukan inovasi terhadap pengelolaan pendidikan. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia dibagi tiga yaitu formal, non formal dan informal. Masing-masing pendidikan tersebut memiliki peraturan tersendiri yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri.

Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 129 tahun 2014 tentang Sekolahrumah. Peraturan ini diterbitkan atas dasar pertimbangan mengenai pengertian sekolahrumah yang berbasis keluarga dan merupakan bagian dari pendidikan informal. Permendikbud tentang Sekolahrumah ini disebutkan tiga bentuk penyelenggaraan sekolahrumah. Yaitu, sekolahrumah tunggal, majemuk dan komunitas.

Dalam pelaksanaan Permendikbud tentang Sekolahrumah ternyata masih mengalami sejumlah kendala. Diantaranya berkaitan dengan posisi sekolahrumah terutamanya yang termasuk komunitas dalam pengelolaan sebagai lembaga pendidikan.

Selama ini, sekolahrumah belum memiliki kelompok satuan pendidikan. Sehingga sekolahrumah terutama yang berbentuk komunitas terbentur dengan aturan secara administrasi. Selama ini sekolahrumah diarahkan tata kelola administrasinya seperti lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP), Rumahpintar dan lainnya. Mulai dari pengajuan izin penyelenggaraan, akreditasi, pelaksanaan ujian nasional hingga pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).  

 Berkaitan dengan NPSN sebagai pintu masuk untuk akses Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan penerbitan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), pelaku sekolahrumah juga terbentur dengan aturan yang ada. Lagi-lagi, sekolahrumah yang sudah resmi memiliki izin dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota diarahkan ke aturan teknis seperti PKBM.

Mungkin berbagai persoalan tersebut menjadi perhatian jajaran Kemendikbud. Melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS), Kemendikbud berencana melakukan perubahan terhadap Permendikbud 129 tahun 2014 sebagai acuan dasar bagi pelaku sekolahrumah.

Untuk itu, Ditjen PAUD-DIKMAS menggelar kegiatan Uji Publik Rancangan Perubahan Permendikbud 129 tahun 2014. Bertempat di Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 9-11 Mei 2017, kegiatan Uji Publik Rancangan terhadap Permendikbud 129 tahun 2014 dilaksanakan. Homeschooling Alam pun diundang sebagai peserta dalam kegiatan tersebut. Sebelumnya, Homeschooling Alam dilibatkan sebagai tim penyusun dan sosialisasi terhadap Permendikbud 129 tahun 2014 tentang Sekolahrumah.

Dalam kegiatan tersebut mulai tergambar posisi dan keberadaan pelaku sekolahrumah. Menurut Sekretaris Dirjen PAUD-DIKMAS Dr Wartanto, pelaku sekolahrumah dengan kategori tunggal tergolong kepada jalur pendidikan informal.

Sedangkan sekolahrumah majemuk dianggap sebagai metode belajar sehingga tidak termasuk ke dalam jalur pendidikan mana pun (non formal dan informal). Untuk sekolahrumah kategori komunitas termasuk ke jalur pendidikan non formal.

Meski demikian nantinya bakal direncanakan sekolahrumah menjadi satuan pendidikan tersendiri. Sehingga dapat menyelenggarakan dan menerbitkan ujian akhir sendiri sama seperti satuan pendidikan lainnya. Sehingga nantinya pelaku sekolahrumah diarahkan untuk mengajukan NPSN dan NISN termasuk sekolahrumah tunggal maupun komunitas.

Jika merujuk Permendikbud nomor 129 tahun 2014 yang sekarang berlaku, pelaku sekolahrumah kategori atau jenis apapun baik itu tunggal, majemuk atau komunitas bisa ikut Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) paket A setingkat SD, paket B setingkat SMP dan Paket C setingkat SMA/SMK.

Tak hanya itu, siswa sekolahrumah bisa mengikuti ujian pendidikan di jalur formal pada sekolah SD Negeri maupun SMP Negeri yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat. Namun pelaksanaannya masih belum maskimal dan baru kota-kota tertentu yaitu Bandung dan Depok yang sudah mulai menjalankan.

Untuk itu, kata Wartanto, jika rencananya sekolahrumah komunitas dijadikan satuan pendidikan sendiri sebagai jalur non formal, maka bisa melakukan ujian sendiri diluar UNPK dan UN formal. Namun hal tersebut baru rancangan sehingga perubahan Permendikbud nomor 129 tahun 2014 masih akan ada uji publik dan pembahasan selanjutnya. Semoga saja hal ini menjadi peluang sekaligus harapan bagi pelaku sekolahrumah di Indonesia.

Dalam Rancangan Perubahan Permendikbud 129 tahun 2014 tentang Sekolahrumah juga nantinya memiliki keentuan pendidikan terakhir bagi pelaku sekolahrumah tunggal maupun pengelola sekolahrumah komunitas. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan melalui sekolahrumah tetap memiliki kualitas yang baik. Oleh karenanya pendidikan minimal bagi tenaga pendidikan dan kependidikan serta orang tua pelaku sekolahrumah tunggal adalah Sarjana atau Diploma IV. (*)

Komentar via Facebook

Kembali ke atas