CHAT VIA WHATSAPP

Jl. Tanah Baru Raya Gg. Anggrek No.80 Rt.002/Rw.005 Tanah Baru,Telp(021)292-08974,Hp (0812-1272-8678) Beji-Depok-16426

homeschoolingalamdepok@gmail.com

Berita

Implementasi Permendikbud Nomor 129 tahun 2014 di Kota Depok

Implementasi Permendikbud Nomor 129 tahun 2014 di Kota Depok

Homeschooling (Sekolahrumah) telah diakui keberadaannya melalui peraturan perundang-undangan. Selain telah ditetapkan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolahrumah. Sehingga keberadaan Homeschooling (Sekolahrumah) telah diakui sebagai bagian dari bentuk pendidikan di Indonesia dengan jalur pendidikan informal.

Dengan adanya Permendikbud nomor 129 tahun 2014 tersebut telah membuka peluang bagi masyarakat sebagai pelaku maupun penyelenggara Homeschooling untuk berkiprah dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Tak hanya bagi masyarakat, pemerintah daerah pun seyogyanya memfasilitasi masyarakat sebagai pelaku maupun penyelenggara Homeschooling. Namun tentunya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Salah satu pemerintah daerah yang sudah mengimplementasikan Permendikbud nomor 129 tahun 2014 adalah Pemerintah Kota Depok. Dalam implementasi peraturan menteri itu, Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan merangkul pelaku dan penyelenggara Homeschooling di Kota Depok sebagai mitra pendidikan. Namun tentunya tetap mengacu pada aturan yang berlaku.

Homeschooling sebagai mitra pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok lebih banyak berkoordinasi dengan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD-Dikmas) atau sebelumnya bernama Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI). Koordinasi tersebut dalam rangka mengupayakan dan memfasilitasi pelaku dan penyelanggara Homeschooling dalam guna kemajuan bidang pendidikan di Kota Depok.

Ada beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok terhadap perkembangan Homeschooling. Pertama, Dinas Pendidikan melalui Bidang PAUD-Dikmas terus melakukan sosialisasi Permendikbud nomor 129 tahun 2014 mengenai keberadaan Homeschooling sebagai salah satu bentuk pendidikan. Sehingga masyarakat pun mengetahui dan memahami tentang Homeschooling yang sudah diakui keberadaannya. Bahkan sosialisasi juga dilakukan terhadap pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan seperti setiap bidang yang membawahi pendidikan dasar dan menengah, pengawas, penilik hingga UPT Pendidikan di masing-masing kecamatan dan lainnya.

Kedua, dengan sosialisasi Permendikbud tentang Homeschooling tersebut berdampak pada izin penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Sejak diberlakukannya Permendikbud tentang Homeschooling, Dinas Pendidikan selalu mengimbau agar setiap pelaku maupun pengelola Homeschooling untuk mengurus perizinan. Hal tersebut ditujukan kepada pelaku dan pengelola Homeschooling dengan kategori tunggal, majemuk maupun komunitas sehingga setiap Homeschooling memiliki legalitas dan terdaftar di Dinas Pendidikan.

Ketiga, Bidang PAUD-Dikmas (dulunya PNFI) selalu menyempatkan dan mensupport setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku dan penyelenggara Homeschooling. Bahkan tak jarang sejumlah pelaku dan penyelenggara Homeschooling melakukan audiensi bersama jajaran Bidang PAUD-Dikmas mengenai suatu persoalan atau informasi terbaru terkait aturan pendidikan tentang Homeschooling.

Keempat, Dinas Pendidikan Kota Depok memfasilitasi peserta didik Homeschooling untuk dapat mengikuti Ujian Nasional (UN) melalui jalur pendidikan formal. Artinya, peserta didik dapat mengikuti UN di sekolah negeri yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Depok. Ini merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kota Depok guna mengimplementasikan secara nyata Permendikbud nomor 129 tahun 2014 tentang Sekolahrumah.

Kebijakan tersebut telah dimulai oleh  Dinas Pendidikan sejak tahun pelajaran 2015/2016 hingga saat ini. Awalnya, program tersebut dapat berjalan setelah Kepala Dinas Pendidikan Herry Pansila mengeluarkan Surat Edaran yang ditujukan kepada kepala sekolah tingkat SD, SMP dan SMA di daerah Depok. Meskipun terjadi pro dan kontra dalam pelaksanaannya, kebijakan yang menjadi program Dinas Pendidikan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Agar memiliki kekuatan hukum, kebijakan tersebut diperbarui dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan nomor 421/6538-Disdik/2016 tertanggal 30 November 2016. SK yang ditanda tangan oleh Bapak Drs. H. Mohammad Thamrin S.Sos MM tersebut mengatur tentang Penyelenggaraan Sekolahrumah dan Pelaksanaan Ujian Pada Sekolah Formal. Dalam SK tersebut dicantumkan persyaratan bagi pelaku dan penyelenggara Homeschooling dan persyaratan administrasi peserta didik Homeschooling yang ingin mengikiuti UN di sekolah formal. Bahkan SK tersebut juga disebutkan sekolah negeri tingkat SD dan SMP yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan UN bagi peserta didik Homeschooling.

  Kebijakan-kebijakan Dinas Pendidikan Kota Depok terhadap Homeschooling tampak upaya untuk bersinergi menjadikan Homeschooling sebagai mitra kerja. Sehingga pelaku maupun penyelenggara Homeschooling dapat terfasilitasi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan hal tersebut bukan pula berarti pemerintah mengintervensi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh pelaku Homeschooling baik yang tunggal, majemuk maupun komunitas. (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan peraturan Mendikbud tersebut jenis sekolahrumah dibagi menjadi sekolahrumah tunggal, sekolahrumah majemuk, dan sekolahrumah komunitas. Sekolahrumah tunggal adalah layanan pendidikan berbasis kelkegiatan uarga yang dilaksanakan orang tua dalam satu keluarga untuk peserta didik dan tidak tergabung dengan keluarga lain yang menerapkan sekolahrumah tunggal lainnya. Sekolahrumah majemuk layanan pendidikan berbasis lingkungan yang diselenggarakan oleh orang tua dari 2 (dua) atau lebih keluarga dengan melakukan 1 (satu) atau lebih kegiatan pembelajaran bersama dan kegiatan pembelajaran inti tetap dilakukan di dalam keluarga. Sekolahrumah komunitas adalah gabungan beberapa sekolahrumah majemuk yang menyusun dan menentukan silabus serta bahan ajar bagi anak-anak sekolahrumah, termasuk menentukan beberapa aktifitas dasar (olahraga, musik/seni, dan bahasa) serta fasilitas tempat proses belajar mengajar dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu.

 

 

 

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya melakukan inovasi terhadap pengelolaan pendidikan. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia dibagi tiga yaitu formal, non formal dan informal. Masing-masing pendidikan tersebut memiliki peraturan tersendiri yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri.

Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 129 tahun 2014 tentang Sekolahrumah. Peraturan ini diterbitkan atas dasar pertimbangan mengenai pengertian sekolahrumah yang berbasis keluarga dan merupakan bagian dari pendidikan informal. Permendikbud tentang Sekolahrumah ini disebutkan tiga bentuk penyelenggaraan sekolahrumah. Yaitu, sekolahrumah tunggal, majemuk dan komunitas.

Dalam pelaksanaan Permendikbud tentang Sekolahrumah ternyata masih mengalami sejumlah kendala. Diantaranya berkaitan dengan posisi sekolahrumah terutamanya yang termasuk komunitas dalam pengelolaan sebagai lembaga pendidikan.

Selama ini, sekolahrumah belum memiliki kelompok satuan pendidikan. Sehingga sekolahrumah terutama yang berbentuk komunitas terbentur dengan aturan secara administrasi. Selama ini sekolahrumah diarahkan tata kelola administrasinya seperti lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP), Rumahpintar dan lainnya. Mulai dari pengajuan izin penyelenggaraan, akreditasi, pelaksanaan ujian nasional hingga pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).  

 Berkaitan dengan NPSN sebagai pintu masuk untuk akses Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan penerbitan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), pelaku sekolahrumah juga terbentur dengan aturan yang ada. Lagi-lagi, sekolahrumah yang sudah resmi memiliki izin dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota diarahkan ke aturan teknis seperti PKBM.

Mungkin berbagai persoalan tersebut menjadi perhatian jajaran Kemendikbud. Melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS), Kemendikbud berencana melakukan perubahan terhadap Permendikbud 129 tahun 2014 sebagai acuan dasar bagi pelaku sekolahrumah.

Untuk itu, Ditjen PAUD-DIKMAS menggelar kegiatan Uji Publik Rancangan Perubahan Permendikbud 129 tahun 2014. Bertempat di Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 9-11 Mei 2017, kegiatan Uji Publik Rancangan terhadap Permendikbud 129 tahun 2014 dilaksanakan. Homeschooling Alam pun diundang sebagai peserta dalam kegiatan tersebut. Sebelumnya, Homeschooling Alam dilibatkan sebagai tim penyusun dan sosialisasi terhadap Permendikbud 129 tahun 2014 tentang Sekolahrumah.

Dalam kegiatan tersebut mulai tergambar posisi dan keberadaan pelaku sekolahrumah. Menurut Sekretaris Dirjen PAUD-DIKMAS Dr Wartanto, pelaku sekolahrumah dengan kategori tunggal tergolong kepada jalur pendidikan informal.

Sedangkan sekolahrumah majemuk dianggap sebagai metode belajar sehingga tidak termasuk ke dalam jalur pendidikan mana pun (non formal dan informal). Untuk sekolahrumah kategori komunitas termasuk ke jalur pendidikan non formal.

Meski demikian nantinya bakal direncanakan sekolahrumah menjadi satuan pendidikan tersendiri. Sehingga dapat menyelenggarakan dan menerbitkan ujian akhir sendiri sama seperti satuan pendidikan lainnya. Sehingga nantinya pelaku sekolahrumah diarahkan untuk mengajukan NPSN dan NISN termasuk sekolahrumah tunggal maupun komunitas.

Jika merujuk Permendikbud nomor 129 tahun 2014 yang sekarang berlaku, pelaku sekolahrumah kategori atau jenis apapun baik itu tunggal, majemuk atau komunitas bisa ikut Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) paket A setingkat SD, paket B setingkat SMP dan Paket C setingkat SMA/SMK.

Tak hanya itu, siswa sekolahrumah bisa mengikuti ujian pendidikan di jalur formal pada sekolah SD Negeri maupun SMP Negeri yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat. Namun pelaksanaannya masih belum maskimal dan baru kota-kota tertentu yaitu Bandung dan Depok yang sudah mulai menjalankan.

Untuk itu, kata Wartanto, jika rencananya sekolahrumah komunitas dijadikan satuan pendidikan sendiri sebagai jalur non formal, maka bisa melakukan ujian sendiri diluar UNPK dan UN formal. Namun hal tersebut baru rancangan sehingga perubahan Permendikbud nomor 129 tahun 2014 masih akan ada uji publik dan pembahasan selanjutnya. Semoga saja hal ini menjadi peluang sekaligus harapan bagi pelaku sekolahrumah di Indonesia.

Dalam Rancangan Perubahan Permendikbud 129 tahun 2014 tentang Sekolahrumah juga nantinya memiliki keentuan pendidikan terakhir bagi pelaku sekolahrumah tunggal maupun pengelola sekolahrumah komunitas. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan melalui sekolahrumah tetap memiliki kualitas yang baik. Oleh karenanya pendidikan minimal bagi tenaga pendidikan dan kependidikan serta orang tua pelaku sekolahrumah tunggal adalah Sarjana atau Diploma IV. (*)

 

Sekolahrumah secara yuridis formal diakui keberadaannya pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 129 Tahun 2014 semakin menegaskan pengakuan pemerintah terhadap sekolahrumah sebagai salah satu bentuk pendidikan alternatif yang akhir-akhir ini semakin tumbuh menjamur di berbagai daerah.

Berdasarkan peraturan Mendikbud tersebut jenis sekolahrumah dibagi menjadi sekolahrumah tunggal, sekolahrumah majemuk, dan sekolahrumah komunitas. Sekolahrumah tunggal adalah layanan pendidikan berbasis keluarga yang dilaksanakan orang tua dalam satu keluarga untuk peserta didik dan tidak tergabung dengan keluarga lain yang menerapkan sekolahrumah tunggal lainnya. Sekolahrumah majemuk layanan pendidikan berbasis lingkungan yang diselenggarakan oleh orang tua dari 2 (dua) atau lebih keluarga dengan melakukan 1 (satu) atau lebih kegiatan pembelajaran bersama dan kegiatan pembelajaran inti tetap dilakukan di dalam keluarga. Sekolahrumah komunitas adalah gabungan beberapa sekolahrumah majemuk yang menyusun dan menentukan silabus serta bahan ajar bagi anak-anak sekolahrumah, termasuk menentukan beberapa aktifitas dasar (olahraga, musik/seni, dan bahasa) serta fasilitas tempat proses belajar mengajar dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu.

Persoalan muncul pada sekolahrumah tunggal dan sekolahrumah majemuk karena keluarga sebagai penyelenggara tidak diakui sebagai satuan pendidikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sementara itu pada mekanisme ujian nasional pendidikan kesetaraan disyaratkan adanya nilai semester dari satuan pendidikan, padahal keluarga atau orang tua tidak bisa mengeluarkan rapor untuk anaknya sendiri karena bukan satuan pendidikan. Oleh karena itu, agar pesekolahrumah tunggal dan majemuk dapat mengikuti tahapan ujian nasional, maka sejak awal harus bergabung ke satuan pendidikan nonformal.

Bergabung bukan berarti harus mengikuti secara reguler program pendidikan kesetaraan pada satuan pendidikan nonformal, namun orang tua atau keluarga tetap melaksanakan sekolahrumah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah dirancang sejak awal.

Persyaratan Sekolahrumah Tunggal dan Sekolahrumah Majemuk

Permendikbud nomor 129 Tahun 2014 mengatur bahwa sekolahrumah tunggal dan sekolahrumah majemuk wajib mendaftarkan diri ke dinas pendidikan kabupaten/kota. Adapun syarat pendaftaran sekolahrumah tunggal adalah (1) identitas orang tua dan peserta didik; (2) surat pernyataan dari kedua orang tua menyatakan kesanggupan orang tua untuk melaksanakan pendidikan di rumah; (3) pernyataan dari peserta didik yang telah berusia 13 (tiga belas) tahun untuk mengikuti pendidikan di sekolahrumah; dan (4) dokumen program sekolahrumah yang sekurang-kurangnya mencantumkan rencana pembelajaran.

Sedangkan persyaratan sekolahrumah majemuk adalah adalah (1) identitas orang tua dan peserta didik; (2) surat pernyataan dari paling sedikit 2 (dua) keluarga dan paling banyak 10 (sepuluh) keluarga yang masing-masing keluarga menyatakan sebagai orang tua bertanggungjawab melaksanakan sekolahrumah komunitas secara sadar dan terencana; (3) pernyataan dari peserta didik yang telah berusia 13 (tiga belas) tahun untuk mengikuti pendidikan di sekolahrumah; dan (4) dokumen program sekolahrumah yang sekurang-kurangnya mencantumkan rencana pembelajaran.

Memperhatikan ketentuan tersebut, maka orang tua harus mendaftarkan diri sejak awal sebelum melakukan sekolahrumah. Bukan mendaftarkan atau datang ke dinas pendidikan ketika akan mengikuti ujian nasional. Kedatangan orang tua sekolahrumah tunggal dan sekolahrumah majemuk menjelang dilaksanakan ujian nasional pendidikan kesetaraan memicu kerawanan penyimpangan.

Bahkan tidak sedikit yang harus mengeluarkan banyak biaya agar anaknya dapat mengikuti ujian nasional. Salah satu alasan yang digunakan oleh oknum penyelenggara satuan pendidikan nonformal adalah untuk membuat dokumen rapor sejak semester satu sampai semester lima dan dokumen pendukung lainnya.

Ketika orang tua pesekolahrumah mendaftarkan anaknya ke dinas pendidikan kabupaten/kota, kemudian direkomendasikan untuk bergabung ke salah satu satuan pendidikan nonformal. Ketentuan ini belum tercantum secara tersirat dalam permendikbud tersebut. Hal ini perlu diatur karena keluarga tidak bisa mengeluarkan laporan hasil belajar atau rapor. Hanya satuan pendidikan yang bisa menerbitkan laporan hasil belajar. Sedangkan keluarga bukan satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan.

Peserta didik sekolahrumah tunggal dan majemuk yang bergabung pada satuan pendidikan nonformal berarti akan memiliki nomor induk. Pencatatan pada satuan pendidikan nonformal ini akan memudahkan jika kelak peserta didik sekolahrumah akan mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan, sekaligus menghindari manipulasi dokumen persyaratan ujian nasional. Karena sampai saat ini pintu masuk untuk bisa mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan sesuai dengan peraturan mendikbud dan POS UN yang diterbitkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) harus terdaftar pada (1) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); (2) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); dan (3) Pondok Pesantren.

Biasanya pesekolahrumah mendaftarkan ujian nasional pendidikan kesetaraan melalui  Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau Sanggar Kegiatan Belajar. Namun, sebagaimana sudah diungkap di depan, pendaftaran sering dilakukan menjelang ujian nasional. Kebiasaan ini harus diubah, yaitu dengan mendaftarkan sejak awal. Pendaftaran sejak awal pada satuan pendidikan nonformal dilakukan untuk menghindari kutipan biaya di luar kewajaran dari oknum penyelenggara.

Proses Belajar Sekolahrumah dan Pendampingan oleh Satuan Pendidikan Nonformal

Proses belajar sekolahrumah tunggal dan sekolahrumah majemuk dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah disusun. Tidak ada kewajiban untuk mengikuti proses pembelajaran secara reguler pada satuan pendidikan nonformal (SKB/PKBM). Penyelengaraan proses pembelajaran sekolahrumah di lingkungan keluarga tetap diakui oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam hal ini SKB/PKBM menjadi satuan pendidikan nonformal yang memayungi aktivitas pembelajaran sekolahrumah. SKB/PKBM wajib melakukan pendampingan selama orangtua melaksanakan sekolahrumah. Pendampingan ini perlu agar pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kurikulum nasional yang diakui oleh pemerintah. Pendampingan dilakukan secara berkala pada awal, tengah dan akhir semester.

Pada setiap pelaksanaan pendampingan dilakukan diskusi antara pendamping dari SKB/PKBM dan orang tua terhadap rencana pembelajaran yang disusun, proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Pendampingan terhadap rencana pembelajaran dilakukan agar tetap mengacu pada silabus yang dikembangkan oleh satuan pendidikan nonformal. Namun demikian keluarga tetap diberi kebebasan untuk mengembangkan materi, metode dan strategi pembelajaran sesuai dengan keinginan dan ciri khas masing-masing keluarga. Pada kesempatan inilah pendamping wajib memberikan kisi-kisi penilaian akhir semester sehingga orang tua dapat mengatur rencana dan proses pembelajaran.

Oleh karena itulah SKB/PKBM harus membuka ruang dan peluang bagi sekolahrumah tunggal dan sekolah rumah majemuk. Saat ini tidak sedikit SKB/PKBM yang sudah menampung sekolahrumah, hanya sayang sebagian besar melakukan pelayanan menjelang ujian nasional dilaksanakan. Mulai tahun 2015 penetapan kelulusan dilakukan oleh satuan pendidikan, termasuk pendidikan kesetaraan. Jika pesekolahrumah datang ke satuan pendidikan menjelang ujian nasional dan satuan pendidikan nonformal tidak mendampingi proses pembelajaran. Bagaimana satuan pendidikan nonformal bisa menetapkan kelulusan jika tidak mengetahui prosesnya?

Penilaian Hasil Belajar

Laporan hasil belajar diterbitkan oleh satuan pendidikan nonformal (SKB/PKBM), oleh karena itu peserta didik sekolahrumah wajib mengikuti penilaian akhir semester pada satuan pendidikan nonformal di mana ia terdaftar. Orang tua tidak bisa menerbitkan rapor atau laporan hasil belajar, karena itulah setiap semester pesekolahrumah mengikuti ujian akhir semester di SKB/PKBM.

Mekanisme ini akan mengurangi tindakan manipulasi dokumen laporan hasil belajar. Ketika orang tua mendaftarkan anaknya menjelang pelaksanaan ujian nasional maka yang terjadi adalah menulis rapor dengan nilai yang dibikin-bikin alias manipulasi dokumen. Artinya nilai yang tercantum dalam dokumen rapor dan nantinya tercantum dalam ijazah adalah nilai yang haram, karena diperoleh dengan cara yang tidak benar.

Untuk mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan (Paket B dan Paket C) setiap peserta didik diusulkan masuk daftar nominatif sementara dan satuan pendidikan nonformal diwajibkan untuk mengentri data nilai mata pelajaran semester tiga, empat dan lima. Ketika setiap pesekolahrumah mengikuti ujian akhir semester dan terdaftar pada satuan pendidikan nonformalsejak awal, maka ia akan memperoleh data nilai yang halal.

Kini ujian nasional pendidikan kesetaraan tidak lagi menjadi penentu kelulusan, pihak yang menentukan kelulusan adalah satuan pendidikan nonformal. Pertimbangan yang dijadikan dasar adalah penilaian belajar selama mengikuti proses pembelajaran. Walaupun pesekolahrumah melakukan pembelajaran di lingkungan keluarga, namun wajib untuk mengikuti ujian akhir semester di satuan pendidikan nonformal (SKB/PKBM). Ujian akhir semester untuk mengukur sejuhmana pencapaian kompetensi pada setiap mata pelajaran dan untuk mendapatkan hasil penilaian yang valid dan legal yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil belajar oleh satuan pendidikan nonformal.

Bentuk penilaian di atas adalah wujud penilaian oleh pendidik. Sedangkan penilaian hasil belajar selain oleh pendidik juga dilakukan oleh satuan pendidikan dan pemerintah. Bentuk penilaian hasil belajar oleh pemerintah melalui ujian nasional pendidikan kesetaraan. Wujud penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada pendidikan kesetaraan masih sangat jarang dilakukan, padahal ini wajib dilakukan.

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan (pendidikan kesetaraan) dilakukan sebelum pelaksanaan ujian nasional, disebut dengan ujian pendidikan kesetaraan (UPK) yang meliputi seluruh mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum pendidikan kesetaraan. UPK pada jalur pendidikan formal disebut juga dengan ujian sekolah.

Penilaian hasil belajar dalam bentuk ujian akhir semester dan ujian pendidikan kesetaraan dijadikan dasar penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal (Paket A/B/C). Karena itulah, sekali lagi, pentingnya mendaftarkan diri sejak awal bagi pesekolahrumah tunggal dan majemuk ke satuan pendidikan nonformal (SKB/PKBM). Jika tidak dilakukan sejak awal yang terjadi adalah manipulasi dokumen penilaian hasil belajar, dan itu berarti kita sudah meletakkan dasar pembentukan karakter yang tidak benar pada anak.

Penutup

Selama ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masih banyak yang tergagap-gagap dalam menghadapi dinamika pesekolahrumah. Sanggar Kegiatan Belajar sebagai salah satu unit pelaksana teknis dinas, sudah seharusnya memberikan masukan dan mengajukan usulan sebagai satuan pendidikan nonformal yang memayungi pesekolahrumah tunggal dan majemuk.

Sanggar Kegiatan Belajar menyusun program pembinaan sekolahrumah tunggal dan sekolahrumah majemuk dan secara tertulis diajukan kepada Dinas Pendidikan. Sehingga ketika ada orang tua yang melaporkan ke dinas, maka pihak dinas akan merekomendasikan agar dipayungi pada satuan pendidikan nonformal.

Begitu pula, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dapat pula melakukan hal yang sama sehingga orang tua akan mendapatkan pilihan untuk dipayungi SKB atau PKBM.

Jika tidak ada usaha proaktif dari SKB/PKBM niscaya Permendiknas nomor 129 Tahun 2014 hanya akan sekedar menjadi peraturan di atas kertas. Usaha ini di tingkat nasional perlu ada upaya kerjasama antara Asosiasi Sekolahrumah dan Pendidikan Alternatif (ASAH PENA) dengan Forum Komunikasi PKBM Tingkat Pusat untuk melakukan nota kesepahaman sehingga akan ditindaklanjuti oleh PKBM yang ada di lapangan.

 

Komentar via Facebook

Kembali ke atas

Pencarian



semua download

Download

Polling

Darimana anda mengetahui website ini?
Spanduk
Media televisi
Media cetak
Mencari di Internet
Teman
Keluarga

Lihat

Statistik Pengunjung

209720

Pengunjung hari ini : 130
Total pengunjung : 209720

Hits hari ini : 561
Total hits : 709521

Pengunjung Online : 4