•  
  • Home Schooling Alam
Minggu, 03 Juli 2011 - 14:23:10 WIB
persyaratan ujian paket
Diposting oleh : Ni Made Desi H.S.Pd.I
Kategori: Program Belajar - Dibaca: 404 kali

 oleh Komunitas Sekolahrumah Sekolah Pelangi.

 

Tulisan ini sebagai informasi khususnya bagi teman-teman pesekolahrumah, baik tunggal maupun komunitas, yang bergabung dalam AsahPena maupun di luar AsahPena. Silakan mengkritisi dan menanggapi agar lebih informatif.

Setelah sebelum dibahas mengenai diskriminasi terhadap pendidikan informal/homeschooling, sekarang lebih jauh oleh Permendiknas telah dilakukan pemasungan pendidikan informal. Apakah homeschooling tinggal kenangan??

 

Apa yang baru dalam UN kesetaraan tahun ini?

Apa implikasinya bagi pendidikan informal dan pesekolahrumah?

 

Tulisan ini didasarkan pada apa yang tersaji pada: 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PROGRAM PAKET A/ULA, PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C, DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN TAHUN 2011.

 

Permen tersebut tertanggal 6 Juni 2011, lengkap dengan kisi-kisinya; kemudian sehari kemudian disusul POS BSNP tentang hal yang sama; sampai ke penyelenggaran UN baru pada tanggal 20 Juni. Padahal pendaftaran UNPP telah ditutup oleh Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten sebulan sebelumnya. UNPPnya sendiri untuk periode I akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2011. Luar biasa kerja pemerintah. Alasannya adalah: kegiatan pembelajaran Pendidikan Program Paket itu berkesinambungan, terus menerus dilakukan dalam lembaga non formal. Nah..!!

Pasal 11

  1. Kelulusan peserta didik dalam UNPP ditentukan berdasarkan Nilai Akhir (NA).
  2. NA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari nilai gabungan antara nilai rata-rata laporan hasil belajar (NRLHB) pada satuan pendidikan nonformal kesetaraan dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan Nilai UNPP, dengan pembobotan 40% (empat puluh persen) untuk NRLHB dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan 60% (enam puluh persen) untuk Nilai UNPP.
  3. Peserta didik dinyatakan lulus UNPP apabila nilai rata-rata dari semua NA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol).

 

Pembelajaran yang terstruktur

 

Isi dari LHB adalah pelajaran-pelajaran sebagaimana yang termuat dalam STANDAR ISI dan STANDAR PROSES pendidikan kesetaraan. Jadi, bukan hanya ketika MENGHADAPI UN, anak-anak sekolahrumah belajar mengikuti STANDAR KOMPETENSI Nasional Pendidikan; tapi memang  SEJAK AWAL harus terstruktur dan dilakukan di lembaga Pendidikan Non Formal. Jika tidak, dari mana PKBM atau lembaga non formal lain atau lembaga yang ditunjuk Dinas Pendidikan  yang diijinkan menyelenggarakan UNPP memperoleh nilai untuk LHB?? Apa bisa hanya berdasarkan imajinasi atau negoisasi?

 

Anak-anak hs yang belajar di komunitas atau bergabung dengan AsahPena jelas lebih siap dalam menghadapi perubahan ini. AsahPena sesuai dengan MoU dengan Dirjen PLS pada tahun 2007 memang ditugaskan untuk memfasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan. Keluarga HS tunggal, atau yang tergabung dengan komunitas 'sekedarnya', yang sekedar 'kumpul2&jalan2' ... akan kesulitan menyesuaikan. Kecuali dengan senjata UUD (uang uang duit) ...

 

Kebebasan yang terpasung, tamatnya jalur Pendidikan Informal 

 

Sekolahrumah, jelas adalah Pendidikan Informal, sebagaimana diamanatkan dalam UU no 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 27. Yaitu pendidikan secara mandiri oleh keluarga dan lingkungan, yang hasil didiknya diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah bisa lulus ujian berstandar nasional pendidikan. Ujian berstandar nasional pendidikan yang dilaksanakan oleh negara, untuk memperoleh pengakuan negara sesuai dengan standar nasional pendidikan, ada 2 UN, yaitu UNPK (pendidikan kesetaraan, sekarang disebut program paket, UNPP) dan UN (pendidikan formal). Keduanya diselenggarakan oleh Badan Standari Nasional Pendidikan (BSNP). Mestinya anak-anak pendidikan informal bisa mengikuti kedua jenis pendidikan tersebut; tapi dalam Peraturan Pemerintah (PP no 17/2010) pendidikan informal lebih dibatasi hanya bisa mengikuti UNPP.

 

Selanjutnya dalam Permen tersebut di atas, dibatasi lagi bahwa anak-anak pendidikan informal hanya bisa ikut UN jika SEJAK AWAL, karena harus ada rapor dari semester I, haru bergabung dengan LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL (PKBM). Tamatlah sudah riwayat pendidikan informal, eksistensinya TIDAK DIAKUI LAGI. Kecuali pelaksanaan pembuatan rapor/LHB dilakukan secara KONGKALINGKONG, menghasilkan RAPOR ABAL-ABAL. Keluarga hs yang secara kuat memegang nilai-nilai kebenaran, jelas tidak mau memperoleh rapor abal-abal. Tapi harus bagaimana???

 

Politik Pendidikan Negara

 

Jelaslah politik negara adalah PENDIDIKAN = PENDIDIKAN FORMAL, semua akan digiring ke pendidikan formal. Yang terstruktur dan terkontrol oleh negara. Bukan hanya negara-negara komunitas sosialis yang tidak menghendaki homeschooling, Jerman dan Yunani adalah negara maju yang telah melarang homeschooling. Selama ini, kontrol pemerintah hanya bisa menjangkau komunitas-komunitas sekolahrumah, tapi tidak menyentuh pesekolahrumah tunggal. Apalagi kelompok-kelompok yang teragitasi pandangan tertentu untuk keluar dari koridor pendidikan nasional. Tentunya negara juga harus bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak di negrinya, tidak melulu bisa orangtua sendiri menentukan semaunya apa yang harus dipelajari anak-anaknya, liberalisme pendidikan semacam ini sangat berbahaya.

 

Liberalisme pendidikan bukan hanya berkaitan dengan kapitalisme pendidikan, tapi juga arah pengajaran2 yang tidak sesuai dengan dasar ideologi negara.  Anak-anak mesti dilindungi dari komunisme, sempalan radikal agama, pandangan-pandangan anasional dan sarat agitasi melawan negara; yang memang tidak sepatutnya diajarkan. Tidak boleh sakit hati orangtua terhadap negara, dendam pribadi terhadap masyarakat, atau pengalaman buruk hidup; menjadi LATAR BELAKANG homeschooling, sehingga terjadi penaburan kebencian terhadap anak, dan benih-benih menjadi ekstremis yang melawan negara.

 

Belum lagi jika orangtua memang tidak kompeten, mungkin bisa menguasai pengajaran sampai tingkat SD, tapi mulai kewalahan mengajar materi di atasnya. Lalu dengan entengnya omong: memang kurikulum kita terlalu tinggi. Kemudian mulai mengajarkan apa yang dia bisa saja, seperti memasak, menjahit, dll. Ketika ternyata butuh pengakuan/ijasah untuk pendidikan selanjutnya, tidak segan-segan mencurangi UN. Karena itulah pendidikan informal mesti diatur, mesti di non formalkan atau bahkan diformalkan. Tamatlah sudah pendidikan informal dan sekolahrumah.

 

Perjuangkan Hak-Hak Peserta Pendidikan Informal

 

Jelaslah dalam Permendiknas tersebut di atas (yang dikatakan telah menimbang UU Sisdiknas); telah terjadi penyimpangan terhadap UU Sisdiknas bahwa:

 

Pasal 13 (1)

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat SALING MELENGKAPI dan MEMPERKAYA

Jelas bahwa ketiga jalur pendidikan tersebut SETARA, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Bukan seperti sekarang ini, dimana pendidikan formal yang menjadi primadona lalu pendidikan non formal hanya pelengkap penderita, dan pendidikan informal bahkan tidak dipandang.

 

Juga pada Pasal 27

  1. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
  2. Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DIAKUI SAMA dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik LULUS UJIAN sesuai dengan standar nasional pendidikan.
  3. Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

 

Pasal 27 ayat 3 tersebut di atas telah dipenuhi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah no. 17 tahun 2010, yang pada Bab V mengenai pendidikan informal, jelas telah memangkas Pasal 27 Ayat 2 dan sekarang kembali ditegaskan bahwa peserta pendidikan informal TIDAK MUNGKIN LULUS dari UN karena tidak memiliki rapor yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Non Formal. Artinya, mereka HARUS BELAJAR DI PENDIDIKAN NON FORMAL, agar memiliki rapor yang sahih dan bukan ditulis berdasarkan negoisasi dan khayalan.

 

Perhatikanlah hak-hak peserta didik sebagaimana diamanatkan UU Sisdiknas:

 

Pasal 12

(1) SETIAP PESERTA DIDIK pada setiap satuan pendidikan berhak:

a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;

c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

e. pindah ke program pendidikan pada JALUR dan satuan pendidikan lain yang setara;

f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masingmasing dan tidak    menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

 

Kami para penggiat pendidikan informal, hanya menginginkan UU Sisdiknas dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan yang diamanatkan.

 

Salam Pendidikan!!


Bookmark and Share


0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Email :
Komentar
 
  (Masukkan 6 kode diatas)